Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk segera merumuskan solusi bagi UMKM yang terdampak kebijakan penertiban impor barang bekas.
Perintah ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Prabowo menekankan agar pelarangan impor barang bekas tidak sampai mematikan mata pencaharian para pedagang, termasuk pelaku thrifting.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar produk lokal menjadi pengganti barang bekas impor.
Pemerintah juga bertugas memastikan keberlangsungan usaha pelaku thrifting dengan mengalihkan mereka ke produk dalam negeri.
“Arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” kata Maman.
Selain penataan sektor thrifting, percepatan digitalisasi UMKM menjadi fokus utama.
Prabowo menargetkan peluncuran sistem Sapa UMKM, sebuah platform terintegrasi untuk perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran.
“Harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” jelas Maman.
Prabowo juga menuntut penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk BPOM, halal, PIRT, hingga SNI, demi meningkatkan daya saing UMKM.
Pemerintah juga diminta mempercepat program penghapusan piutang UMKM.
Saat ini, baru 67 ribu pelaku UMKM yang terdata, padahal jumlah potensialnya mencapai sekitar 1 juta.
