Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) membantah adanya insentif Rp5 juta bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membuat konten positif tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait insentif tersebut.
“Ah itu bukan ranah saya. Karena saya juga tidak mengeluarkan kebijakan itu,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, sempat menyampaikan informasi mengenai insentif tersebut.
Namun, BGN kemudian mengklarifikasi bahwa hal itu hanyalah candaan.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan pernyataan itu disampaikan dalam suasana santai saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Senin (27/10/2025).
“Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG,” kata Hida di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Hida menambahkan, tidak ada kebijakan resmi terkait pemberian insentif pribadi bagi konten viral.
Forum tersebut bertujuan mendorong pelaksana daerah aktif membangun komunikasi publik yang sehat dan cepat dalam menangkal hoaks seputar program MBG.
BGN menegaskan komitmennya untuk menjalankan seluruh kebijakan sesuai ketentuan dan mekanisme anggaran negara.
“Candaan tersebut dimaksudkan untuk menyemangati para peserta agar berani tampil dan kreatif di media sosial dengan konten yang edukatif serta inspiratif,” ujar Hida.
BGN mendukung penuh transparansi dan komunikasi publik yang efektif terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah.
Upaya ini mencakup penguatan kapasitas komunikasi bagi Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil), termasuk pelatihan pembuatan konten informasi yang kredibel.
“Kami mengapresiasi semangat para Kepala SPPG dalam menyebarkan informasi positif tentang MBG. BGN akan terus memastikan agar seluruh pesan publik berjalan sesuai koridor resmi dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Hida.
