Washington D.C. – Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah membahas rencana 21 poin untuk mengakhiri perang di Gaza, termasuk jalan menuju pembentukan negara Palestina dan pertukaran sandera. Pertemuan keempat mereka tahun ini berlangsung di Gedung Putih pada Senin (29/09).
Usulan yang mencakup berbagai aspek penting ini disambut skeptis oleh sebagian besar pengamat. Penilaian ini muncul setelah klaim Trump baru-baru ini yang mengatakan dirinya telah mengakhiri tujuh perang.
Trump sendiri menunjukkan kepercayaan diri tinggi terhadap rencananya. Melalui platform Truth Social pada Minggu (28/09), ia menulis, “Kita punya peluang nyata untuk mencapai KEJAYAAN DI TIMUR TENGAH. SEMUA PIHAK SIAP UNTUK SESUATU YANG ISTIMEWA, UNTUK PERTAMA KALINYA. KITA AKAN WUJUDKAN!!!”
Lalu, apa saja rincian utama dalam rencana 21 poin tersebut?
Yang paling signifikan, rencana ini membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina, sebuah gagasan yang selama ini secara konsisten ditentang oleh Israel. Selain itu, rencana tersebut memuat peta jalan masa depan yang komprehensif untuk Gaza.
Rencana itu menuntut pembebasan 20 sandera yang masih hidup di Gaza dan sejumlah sandera yang telah meninggal, sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel. Proses ini harus diselesaikan dalam waktu 48 jam setelah kesepakatan tercapai.
Detailnya, Israel akan membebaskan 250 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, serta 1.700 warga Gaza yang ditahan pascaserangan 7 Oktober. Untuk setiap jasad sandera Israel yang dikembalikan, Israel akan menyerahkan jasad 15 warga Gaza yang telah meninggal.
Tuntutan lain adalah penggulingan Hamas, yang diakui sebagai organisasi teroris oleh Jerman, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, serta komitmen dari Hamas untuk melucuti senjata.
Rencana itu juga mencakup tuntutan reformasi terhadap Otoritas Palestina (PA). Israel juga diwajibkan untuk berjanji tidak akan melancarkan serangan lebih lanjut terhadap Qatar, yang telah berupaya menjadi mediator dalam konflik tersebut.
Poin lainnya meliputi rencana ekonomi untuk pertumbuhan Gaza dan jaminan keamanan bagi wilayah tersebut, yang akan dijaga oleh Amerika Serikat dan negara-negara kawasan.
Warga yang telah meninggalkan Gaza akan diberikan kesempatan untuk kembali, tanpa ada pemaksaan bagi siapa pun yang masih tinggal di sana untuk pergi.
Gaza nantinya akan dikelola oleh pemerintahan transisi. Mantan anggota Hamas bisa memilih untuk tetap tinggal dan ikut serta dalam rencana baru ini, atau diberi jalan aman untuk pindah ke negara lain yang tidak disebutkan.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus segera menghentikan semua operasinya setelah kesepakatan dan menyerahkan wilayah yang telah direbut. Israel juga harus berjanji tidak akan menduduki atau mencaplok wilayah Gaza. Pernyataan ini muncul di tengah laporan Komisi Penyelidikan Dewan HAM PBB (UNHRC) yang baru-baru ini menyatakan bahwa Israel telah melakukan genosida terhadap warga Palestina.
Rencana ini juga mencakup jaminan bahwa bantuan dari lembaga internasional dapat masuk ke Gaza tanpa hambatan dari kedua pihak, meskipun tidak disebutkan soal Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang didukung oleh Israel dan AS.
Asal-usul Rencana Trump
Rencana 21 poin Trump pertama kali diajukan oleh utusan AS Steve Witkoff pada Senin (23/09). Trump mempresentasikannya dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin dari negara-negara Arab dan Islam, yaitu Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania, di PBB.
Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas tidak diizinkan menghadiri Sidang Umum PBB, tempat pertemuan sela itu berlangsung, setelah pemerintah AS menolak memberinya visa.
Dalam sebuah pernyataan bersama, negara-negara yang terlibat dalam pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dengan Trump dan menekankan pentingnya kepemimpinannya untuk mengakhiri perang.
Rencana tersebut kabarnya juga mendapat dukungan dari Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin mantan Perdana Menteri Inggris tersebut. Beberapa laporan menyebut Blair akan memimpin Gaza International Transitional Authority (GITA). Namun, Blair dinilai tidak populer di Timur Tengah karena dukungannya terhadap invasi AS ke Irak tahun 2003.
GITA diperkirakan akan memegang kendali selama beberapa tahun hingga Otoritas Palestina dinilai memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.
Rencana ini muncul di tengah meningkatnya jumlah negara Barat, seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, yang mengakui negara Palestina. Namun, Netanyahu menyebut keputusan itu sebagai “tindakan tercela.”
Respons Terhadap Rencana
Meski Trump sangat percaya diri dengan rencananya, Netanyahu jauh lebih berhati-hati, meski tidak menolaknya. “Kami sedang mengerjakannya,” katanya kepada Fox News pada Minggu (28/09). “Ini belum final, tapi kami sedang bekerja sama dengan tim Presiden Trump saat ini.”
Pada Jumat (26/09), seorang pejabat Hamas yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Hamas belum pernah menerima pemaparan detail soal rencana tersebut.
Kelompok itu kemudian merilis pernyataan pada hari Minggu (28/09), mengatakan bahwa Hamas siap untuk mempertimbangkan secara positif dan bertanggung jawab setiap proposal yang datang dari para mediator, asalkan proposal itu melindungi hak-hak nasional rakyat Palestina.
Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menguraikan kesulitan yang akan dihadapi Netanyahu. Lewat akun X pada Senin (29/09), Smotrich menulis bahwa keamanan Israel bergantung pada “tindakan, kendali kami atas wilayah, dan penegakan tanpa kompromi yang hanya bergantung pada (militer Israel) dan aparat pertahanan kami.” Smotrich juga menolak segala bentuk keterlibatan Otoritas Palestina, yang pernah memerintah Gaza hingga Hamas mengambil alih pada 2007.
