Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati dalam posisi strategis tersebut. Pelantikan ini segera menyita perhatian publik, bukan hanya karena pergantian posisi, tetapi juga setelah Purbaya mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait kondisi ekonomi nasional dan aksi protes yang sempat terjadi pada akhir Agustus 2025.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan ini juga berdampak langsung pada pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terkoreksi usai kabar pelantikan Purbaya. IHSG ditutup melemah 1,29 persen atau 100,49 poin ke level 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin (8/9/2025).
Koreksi tersebut utamanya disebabkan oleh aksi jual di sejumlah saham perbankan besar. Sektor finansial menjadi yang paling terdampak dengan penurunan sebesar 2,48 persen, disusul sektor siklikal dan infrastruktur yang ikut terkoreksi masing-masing 2,48 persen dan 2,07 persen. Beberapa saham perbankan besar yang mengalami tekanan antara lain BBCA turun 3,75 persen ke Rp 7.700 per saham, BMRI melemah 4,06 persen ke Rp 4.490, dan BBRI terkoreksi 2,50 persen ke Rp 3.900.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan reshuffle ini merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo selaku kepala negara dan pemerintahan. Ia menegaskan, pergantian ini tidak didasari oleh pengunduran diri atau pencopotan Sri Mulyani.
“Bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Ia menambahkan, penunjukan Menkeu baru sudah melalui pertimbangan matang.
Sementara itu, Purbaya menanggapi penunjukannya secara sesumbar. Ia mengaku tidak tahu pasti alasan Prabowo memilihnya, namun menduga dirinya dipilih karena dianggap “cukup jago” di sektor ekonomi.
“Kan waktu sarasehan, saya peserta di sana. Mungkin kelihatannya saya cukup jago kelihatannya. Tapi (diskusi ekonomi) yang khusus enggak ada. Hanya beberapa kali saja diskusi ekonomi, tapi enggak baru-baru ini sekali,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, Purbaya sempat menyampaikan keterangan kepada awak media usai dilantik. Pernyataan Purbaya tentang kondisi ekonomi dan aksi protes menuai kritik dari warganet. Menanggapi pertanyaan tentang koreksi IHSG, ia menyebut telah terjadi perlambatan ekonomi dalam berbagai hal.
Ia kemudian menyinggung aksi protes akhir Agustus 2025, menyebutnya sebagai suara sebagian kecil rakyat. “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya,” ujarnya.
Purbaya berjanji akan merancang strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen. Ia meyakini bahwa tuntutan rakyat otomatis akan hilang apabila pertumbuhan ekonomi mengalami akselerasi. “Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan demo,” imbuhnya.
Purbaya Yudhi Sadewa merupakan lulusan S-1 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pernah menempuh studi S-2 serta S-3 Ilmu Ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS).
Karier Purbaya dimulai sebagai field engineer di Schlumber Overseas SA (1989-1994) dan senior economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005). Ia kemudian menjabat Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas (April 2006-Oktober 2008) dan Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013).
Ia juga pernah menjadi anggota dewan direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015), Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016), dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015). Posisi lain yang pernah ia emban adalah Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014) dan Wakil Ketua Satgas Penanganan (Juni 2016).
Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Purbaya juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018). Ia juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Mei 2018-September 2020) dan terakhir menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2020.
