Jakarta, Fenesia.com – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri kini tengah mengusut tuntas dugaan korupsi pasokan batu bara yang disinyalir menjadi penyebab utama pemadaman listrik bergilir (blackout) di wilayah Sumatera dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa langkah tegas kepolisian dalam menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan merupakan momentum krusial untuk membenahi tata kelola sektor energi nasional.
Ia mendesak penyidik untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam praktik lancung tersebut tanpa pandang bulu.
“Investigasi kasus dugaan korupsi batu bara harus menjadi titik awal reformasi penanganan kejahatan korupsi sektor strategis,” ujar Abdullah.
Penyelidikan awal mengungkap adanya modus manipulasi dokumen serta rekayasa kuantitas batu bara yang dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Praktik kecurangan ini diduga telah berlangsung selama enam tahun dan mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp5 triliun.
Selain manipulasi volume, terdapat indikasi kuat penyimpangan dalam pembayaran kontrak yang tidak sinkron dengan kondisi pasokan di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pihak swasta yang berperan sebagai kontraktor.
“Bukan hanya dari pihak swasta saja, tapi usut juga dari sisi regulator karena dalam sektor pelayanan publik seperti ini, bukan hanya perusahaan yang punya peran,” lanjutnya.
Menurutnya, pengungkapan kasus ini mencerminkan betapa kompleksnya rantai kejahatan di sektor strategis yang melibatkan berbagai entitas usaha dengan aliran dana yang rumit.
Ia menekankan bahwa keberhasilan operasi ini tidak hanya diukur dari jumlah tersangka, melainkan kemampuan aparat dalam membongkar jaringan kejahatan yang terstruktur.
“Dalam konteks seperti ini, keberhasilan penegakan hukum juga tidak cukup diukur dari penetapan tersangka, tetapi dari kemampuan negara membongkar keseluruhan jaringan kejahatan yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung dalam waktu lama,” paparnya.
Demi memaksimalkan pengembalian kerugian negara, ia mengusulkan penggunaan pendekatan follow the money dan follow the asset.
Strategi ini dianggap penting untuk melacak aktor intelektual serta penerima manfaat utama atau beneficial owner dari hasil kejahatan tersebut.
“Pendekatan seperti itu penting agar pemberantasan korupsi benar-benar memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara secara optimal,” tegasnya.
Ia pun mendorong adanya penguatan kolaborasi antarlembaga melalui mekanisme Joint Financial Crime Investigation yang melibatkan Polri, Kejaksaan, PPATK, dan BPK.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat proses penyitaan aset sebelum pelaku sempat menyembunyikan hasil tindak pidana.
“Kolaborasi tersebut perlu didukung dengan pertukaran data keuangan secara real time, penguatan kemampuan financial forensic, serta percepatan mekanisme penyitaan dan pemulihan aset agar hasil tindak pidana tidak sempat dialihkan atau disembunyikan,” sebutnya.
Ia juga menyarankan pemerintah untuk segera mempercepat penyusunan profil risiko korupsi di sektor energi sebagai langkah mitigasi dini.
“Pencegahan harus dibangun berbasis analisis risiko, bukan hanya menunggu munculnya laporan atau kerugian negara dalam jumlah besar,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan di masa depan.
“Sehingga sektor pelayanan publik juga menjadi lebih transparan, dan terlindungi oleh sistem pengawasan yang kuat,” pungkasnya.
