Teheran – Pemerintah Iran secara tegas membantah rencana untuk memindahkan cadangan uranium pengayaan tinggi milik mereka ke luar negeri. Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas spekulasi mengenai masa depan program nuklir negara tersebut di tengah dinamika hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk mengirimkan uranium yang diperkaya ke negara ketiga atau pihak perantara mana pun. Menurutnya, hak atas uranium tersebut merupakan garis merah yang tidak bisa ditawar.
Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan retorika pihak asing terkait kedaulatan mereka. Posisi Teheran tetap konsisten, yakni mempertahankan hak pengayaan uranium, otoritas penuh atas Selat Hormuz, serta menuntut pencabutan sanksi ekonomi.
Sikap Iran ini mendapatkan dukungan tersirat dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa seluruh persediaan uranium pengayaan tinggi sepenuhnya adalah milik Iran, sehingga rakyat Iran adalah satu-satunya pihak yang berhak menentukan pengelolaannya.
Di sisi lain, otoritas Iran membantah laporan mengenai adanya draf nota kesepahaman (MoU) yang telah difinalisasi dengan Amerika Serikat. Sumber dari tim negosiasi Iran menyebut narasi yang berkembang di media Barat mengenai kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari dan negosiasi nuklir sebagai informasi yang tidak berdasar.
Laporan media Barat sebelumnya mengeklaim adanya draf kesepakatan yang mencakup komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, serta jaminan akses bebas hambatan di Selat Hormuz. Dokumen tersebut konon juga membahas potensi pencabutan sanksi dan pelepasan aset Iran yang dibekukan sebagai imbalan perundingan.
Namun, pihak Iran memastikan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen yang disepakati. Teheran menyatakan jika nantinya terdapat kesepakatan formal yang dicapai, mereka akan segera mengumumkannya secara resmi melalui mediator yang ditunjuk, yakni Pakistan.
Sampai pernyataan resmi tersebut dirilis, Iran meminta publik untuk tidak memercayai laporan media asing yang dianggap tidak memiliki kredibilitas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Gedung Putih terkait status negosiasi tersebut.
