Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta para pembuat film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita untuk memberikan klarifikasi terkait makna di balik judul karya tersebut. Permintaan ini muncul menyusul polemik pembubaran paksa kegiatan pemutaran film garapan Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale di sejumlah daerah.
Menurut Yusril, sikap keterbukaan tidak hanya wajib dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga harus diterapkan oleh kalangan seniman dan sineas. Ia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab moral kepada publik.
“Kalau pemerintah sering dituntut untuk terbuka, maka saatnya juga seniman, penulis skenario film, dan produser bersikap terbuka pula serta bersedia memberikan penjelasan,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).
Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warga negaranya. Namun, ia menilai judul film tersebut sengaja dibuat provokatif guna menarik perhatian publik.
Terkait substansi film yang mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan, Yusril menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam iklim demokrasi. Ia justru mendorong masyarakat untuk menonton, lalu melakukan diskusi atau perdebatan agar publik bisa bersikap lebih kritis.
Pemerintah sendiri, kata Yusril, bersedia menjadikan kritik yang disampaikan dalam film tersebut sebagai bahan evaluasi. Ia berharap ada hikmah yang dapat dipetik oleh pemerintah untuk memperbaiki langkah di lapangan jika terdapat kekeliruan dalam implementasi kebijakan.
Film dokumenter berdurasi 90 menit ini menyoroti dampak ekspansi lahan dan industri di Merauke, Boven Digoel, serta Mappi. Narasi film berfokus pada hilangnya hutan adat, ancaman terhadap pangan tradisional, hingga perjuangan masyarakat lokal Papua dalam mempertahankan kedaulatan di tengah arus proyek strategis nasional.
