Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti pentingnya refleksi 20 tahun MoU Helsinki. Ia mendesak negara untuk menepati janji perdamaian kepada rakyat Aceh.
Menurutnya, perdamaian yang telah terjaga selama dua dekade ini harus diperkuat dengan komitmen nyata.
Azis menegaskan bahwa Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian adalah pilihan yang tepat. Senjata telah terdiam, sosial telah pulih, dan pembangunan telah terbuka.
“Pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut realisasi komitmen pemerintah pusat baru mencapai sekitar 35 persen patut dibaca sebagai suara lapangan yang jujur, bukan sekadar keluhan politik,” kata Azis, Selasa (30/12/2025).
Ia menyoroti masalah pemenuhan lahan bagi mantan kombatan yang terus berulang karena masalah birokrasi.
Azis juga menyinggung insiden bendera bulan bintang. Menurutnya, ini adalah ekspresi kegelisahan sosial.
“Ini bukan semata persoalan simbol, melainkan ekspresi kegelisahan sosial yang belum sepenuhnya tertangani,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa menjaga perdamaian Aceh membutuhkan pendekatan kesejahteraan yang konsisten dan berkeadilan.
“Integrasi ekonomi mantan kombatan, melalui kepastian lahan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi fondasi utama bagi perdamaian jangka panjang,” tegasnya.
Azis menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum untuk menuntaskan pekerjaan rumah sejarah di Aceh.
“Menyelesaikan butir-butir MoU Helsinki yang masih tertunda bukan hanya soal Aceh, tetapi juga tentang kehadiran negara dalam memenuhi janji kepada warganya,” katanya.
