Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah untuk segera memberikan respons nyata terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Ia meminta langkah konkret disiapkan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daya tahan sektor-sektor produktif.
Menurut Rahmat, pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dan terukur dalam menghadapi tekanan terhadap mata uang nasional tersebut.
Ia menambahkan, situasi ini harus dijawab dengan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan mampu memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang.
Salah satu fokus perhatian Rahmat adalah mengenai pola belanja pemerintah.
“Kita mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rahmat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, kehati-hatian dalam mengelola belanja, khususnya yang bersifat konsumtif, menjadi langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah saat ini.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih bijak, ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Selain itu, legislator asal Sumatra Barat tersebut menyoroti pentingnya memperkuat peran koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
Dia menilai koperasi memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama di tingkat daerah dan sektor usaha kecil.
“Penguatan koperasi, tidak hanya akan membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk memperluas pemerataan manfaat pembangunan. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap sektor tersebut perlu terus diperkuat,” sebutnya.
Di samping koperasi, Rahmat turut menekankan pentingnya pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, BUMN harus dikelola secara profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Transparansi dalam pengelolaan perusahaan negara dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan dan langkah bisnis yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
“Pemerintah harus mengambil langkah dan kebijakan konkret. Pemerintah harus ambil langkah bijak terutama belanja konsumtif. Memperkuat koperasi dan memperkuat pengelolaan BUMN yang lebih transparan,” kata Rahmat.
Rahmat berharap pemerintah dapat segera menerjemahkan berbagai tantangan ekonomi yang ada ke dalam kebijakan yang efektif.
“Dengan langkah yang tepat, penguatan sektor riil, koperasi, serta tata kelola BUMN yang lebih baik diyakini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang,” pungkasnya.
