Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, memberikan peringatan keras terhadap standar keselamatan perkeretaapian nasional. Pernyataan ini disampaikan menyusul insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dengan Commuter Line di Bekasi Timur yang dinilai mengungkap celah sistem operasional.
Zigo menyampaikan pandangannya seusai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Menteri Perhubungan di Jakarta, Kamis (21/05/2026). Ia menekankan bahwa insiden tersebut merupakan sinyal peringatan serius bagi otoritas transportasi.
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan keselamatan perkeretaapian nasional sudah berada pada level yang serius dan kompleks,” ujar Zigo.
Menurut Zigo, kecelakaan tersebut berawal dari kendaraan yang mogok di perlintasan sebidang tidak resmi. Namun, dampaknya menjadi lebih buruk karena lemahnya integrasi sistem operasional serta koordinasi komunikasi antar pengendali perjalanan kereta api.
Ia menyebut persoalan ini bukan sekadar faktor teknis, melainkan cerminan kelemahan berlapis dalam sistem perkeretaapian.
“Mulai dari pengaturan headway perjalanan, mixed operation antara KAJJ dan KRL, sistem persinyalan, komunikasi pusat kendali, kepadatan lintasan, ketidakpatuhan terhadap GAPEKA, hingga mitigasi keadaan darurat dan pengamanan di lapangan,” tuturnya merinci permasalahan yang ada.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, Zigo memaparkan bahwa dalam tiga tahun terakhir telah terjadi 1.058 kecelakaan di perlintasan sebidang dengan total 955 korban jiwa. Sebanyak 80 persen dari kecelakaan tersebut terjadi di perlintasan liar yang tidak terjaga.
“Kondisi ini memperlihatkan bahwa keselamatan perlintasan sebidang masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sisi lain, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI yang telah merespons dengan melakukan evaluasi sistem persinyalan, audit keselamatan, serta rencana pemasangan teknologi ATP/SKKO.
Zigo meminta agar peningkatan keselamatan tidak hanya menyasar jalan nasional, tetapi juga meluas hingga ke jalan provinsi serta kabupaten/kota.
“Diperlukan penguatan integrasi sistem operasi, pengawasan keselamatan, serta percepatan pembangunan flyover dan infrastruktur pendukung lainnya agar kecelakaan serupa tidak kembali terulang,” pungkasnya.
