Rote Ndao – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto terpukau dengan tradisi pacuan kuda Hus saat berkunjung ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (6/11/2025).
Kekaguman itu muncul saat Hasto menyaksikan langsung tradisi unik tersebut di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan kantor partai di Rote.
Bersama Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Hasto mengagumi Hus, pacuan kuda hias yang menjadi ciri khas budaya setempat.
Hasto mengungkapkan, tradisi lokal Rote Ndao, terutama Kuda Hus, melibatkan anak-anak dan remaja sebagai joki kuda kecil.
“Ini sangat penting karena energi pergerakan [partai] muncul dari kaum muda,” kata Hasto, yang melihat semangat kaum muda Rote sebagai cerminan potensi daerah.
Selain terpesona dengan budaya lokal, Hasto menghubungkan semangat tradisi dengan visi pengembangan wilayah.
Dalam pidatonya, Hasto menyoroti potensi laut Indonesia yang mencapai 1,3 triliun dolar AS per tahun.
“Ketika perjalanan dari Kupang ke sini, banyak aspirasi yang kami terima. Bagaimana mereka mengharapkan adanya sekolah pelayaran untuk mendidik anak-anak kita yang ada di sini,” ujarnya.
Hasto menegaskan, kantor PDIP di Rote harus menjadi pusat pendidikan politik dan visi kemaritiman.
“Agar mereka punya visi samudera, agar mereka punya kemampuan juga untuk mengelola seluruh sumber daya maritim kita,” tegasnya.
Hasto juga menyoroti nasib pohon lontar (tuak) yang disebutnya sebagai “pohon kehidupan” masyarakat Rote.
Menurutnya, tanaman yang sangat bermanfaat ini justru sulit dibudidayakan.
Kondisi ini mengingatkannya pada nasib minyak kayu putih di Pulau Buru, Maluku.
“Industri rakyat di pulau Buru itu untuk perlu bahan baku kayu putih harus mengambil dari Seram bagian barat,” jelasnya.
Hasto menginstruksikan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Steven Andranacus untuk bekerja sama dengan BRIN dan universitas untuk membudidayakan kembali pohon lontar.
Mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Hasto menegaskan Rote Ndao adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Wilayah-wilayah perbatasan kita justru harus dirubah paradigmanya menjadi halaman depan Republik Indonesia,” pungkasnya.
