Padang – DPRD Kota Padang mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk menjamin keamanan lahan relokasi bagi korban banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah.
Desakan ini muncul seiring dengan kerusakan parah akibat banjir bandang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan relokasi harus didasarkan pada data ilmiah dan kajian risiko bencana yang komprehensif.
“Ini penting agar kehidupan baru warga tidak terancam longsor atau banjir susulan,” kata Helmi, menekankan pentingnya mitigasi bencana jangka panjang.
Helmi menambahkan, relokasi bukan hanya sekadar pemindahan fisik. Lahan baru harus bebas dari potensi tanah labil, rawan banjir, dan memiliki akses infrastruktur dasar yang memadai.
Legislator Partai Golkar ini juga meminta keterlibatan BPBD dan ahli geologi dalam pemetaan lahan relokasi. Kajian teknis dinilai krusial untuk memastikan lokasi baru layak huni dan minim risiko.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian utama. Lahan baru harus aman secara fisik, lestari secara lingkungan, dan berkelanjutan secara sosial ekonomi.
Pemko Padang juga diminta menyusun peta risiko bencana mutakhir. Peta ini akan mendukung pengambilan keputusan, termasuk penentuan lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan akses transportasi warga pascabencana.
Dengan langkah ini, relokasi diharapkan menjadi solusi permanen bagi korban banjir bandang. Pembangunan kawasan baru juga harus bebas dari ancaman bencana serupa.
