Jakarta – Pemerintah pusat dan daerah didorong untuk bersinergi dalam menata ruang wilayah guna meminimalisir risiko bencana di masa mendatang. Kolaborasi ini dinilai krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) menegaskan pentingnya penataan ruang sebagai kunci utama mitigasi bencana.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
“Tata ruang jadi penting, mari kita jaga mana ruang yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal,” ujar Rachmat.
Rachmat menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam penataan ruang karena lebih memahami kondisi dan karakteristik wilayahnya.
Saat ini, pemerintah memfokuskan diri pada upaya penyelamatan korban bencana di Sumatera.
Setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah akan segera memasuki tahap pascabencana, termasuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan akan mengevaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan lingkungan dan meminimalkan potensi bencana di masa depan.
“Kalau sudah tahap tanggap darurat selesai, kami pasti akan melakukan evaluasi tata ruang. Mana yang tidak sesuai dengan pola ruangnya, kita ubah supaya sesuai,” tegas Nusron.
